Bandar Lampung–DPRD Provinsi Lampung mendorong penguatan pengawasan keuangan daerah untuk memastikan penggunaan APBD berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Pengelolaan anggaran diharapkan menghasilkan manfaat nyata melalui peningkatan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Ade Utami Ibnu mengatakan, pengawasan keuangan daerah perlu memperhatikan hasil dari setiap program yang dibiayai APBD. Hal tersebut penting agar penggunaan anggaran memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan anggaran dapat dipastikan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ade, dikutip Jumat 9 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut sejalan dengan pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung serta Dewan Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Lampung periode 2026–2029. Kegiatan yang dihadiri Ade Utami Ibnu mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung itu berlangsung di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampun
Penguatan peran BPKP dan AAIPI diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah. Melalui pengawasan tersebut, potensi risiko dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran diharapkan dapat diidentifikasi serta ditangani sejak dini.
DPRD Lampung juga mendorong agar belanja daerah diarahkan pada hasil yang terukur, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan sosial. Dengan demikian, keberhasilan penggunaan anggaran dapat dilihat dari pencapaian target pembangunan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD Provinsi Lampung berupaya memastikan penggunaan APBD tetap berorientasi pada kepentingan publik. Efektivitas belanja, ketepatan sasaran, dan kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang bertanggung jawab.
