Lampung Tengah– Dugaan praktik gratifikasi terkait aliran paket proyek yang diduga mengalir ke Fraksi PDI Perjuangan Lampung Tengah mencuat ke publik. Laporan resmi telah dilayangkan oleh Ketua Ormas Laskar Lamteng, Yunisa Putra, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah.Langkah Yunisa Putra ini mendapat dukungan penuh dari Ketua LSM Barisan Muda Indonesia (BASMI) Lampung Tengah, Abdul Razak. Ia menegaskan, laporan tersebut harus segera ditindaklanjuti tanpa pandang bulu, sebab menyangkut marwah penegakan hukum dan masa depan tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Lampung Tengah.
“Kami mendesak Kejari Lampung Tengah untuk tidak berlama-lama. Jangan ada kesan pembiaran, apalagi kompromi. Dugaan adanya bagi-bagi proyek yang menyeret fraksi partai politik adalah sinyal bahaya bagi demokrasi dan pelayanan publik. Jika benar praktik gratifikasi ini terjadi, maka itu jelas pengkhianatan terhadap amanah rakyat, dan para pelakunya harus diseret ke meja hijau, siapapun dia,” tegas Abdul Razak.
Lebih lanjut, Abdul Razak meminta Bupati Lampung Tengah untuk bersikap tegas dan tidak menutup mata atas fenomena yang mencoreng integritas birokrasi.
“Bupati Lampung Tengah jangan diam. Harus berani menunjukkan ketegasan bahwa tidak ada ruang untuk permainan kotor di dalam pemerintahan. Kalau kepala daerah tidak berani bersikap, maka jangan salahkan rakyat jika kepercayaan publik runtuh. Lampung Tengah harus bebas dari praktik busuk yang hanya menguntungkan segelintir elit, sementara rakyat menderita,” ujarnya lantang.
Abdul Razak menambahkan, pihaknya bersama elemen masyarakat sipil akan terus mengawal laporan tersebut hingga tuntas, agar tidak berhenti hanya sebatas isu tanpa penyelesaian hukum. ( ** )
