Bandarlampung – Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung menyampaikan sejumlah masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna lanjutan pembicaraan tingkat I, Rabu 21 Oktober 2026. Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.
Pemandangan umum fraksi-fraksi menjadi bagian dari pembahasan rancangan anggaran sekaligus penyampaian pertanyaan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Masukan tersebut mencakup peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), efektivitas belanja, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik
Dalam rancangan APBD 2027, Pemerintah Provinsi Lampung memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp7,23 triliun dan belanja daerah Rp6,93 triliun. Rancangan tersebut mencatat surplus sekitar Rp296,28 miliar yang direncanakan untuk mendukung pembiayaan daerah, termasuk pembayaran pokok utang.
Pembahasan APBD 2027 menjadi bagian penting untuk menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan rancangan anggaran,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti ketahanan pendapatan daerah dan manfaat alokasi anggaran bagi masyarakat, termasuk penyederhanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, serta dukungan bagi petani. Fraksi tersebut juga memberi perhatian pada pengelolaan utang daerah, transparansi hibah, pelayanan kesehatan, kesiapsiagaan bencana, dan penurunan stunting.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan penyusunan APBD yang sehat secara fiskal, sesuai ketentuan, dan berpihak kepada masyarakat kecil. Fraksi PKB turut meminta penjelasan mengenai belanja pegawai, infrastruktur pelayanan publik, optimalisasi pendapatan, serta dukungan anggaran bagi pertanian, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pesantren, ketenagakerjaan, dan UMKM.
Adapun Fraksi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pemandangan umum melalui penyerahan dokumen kepada pimpinan rapat dan Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan. Seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan tanggapan dan jawaban sebelum pembahasan Raperda APBD 2027 berlanjut ke tahapan berikutnya.
