METRO – Efisiensi anggaran yang belakangan ramai disampaikan pemerintah menuai perhatian masyarakat. Warga Kota Metro mengingatkan, kebijakan efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk menunda realisasi anggaran yang telah tersedia, terutama untuk kebutuhan dasar seperti perbaikan jalan rusak dan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang hingga kini masih menjadi keluhan di Bumi Sai Wawai.
Di lapangan, kondisi tersebut sangat menyengsarakan masyarakat. Sejumlah PJU mati di berbagai titik membuat ruas jalan gelap saat malam hari, sementara jalan berlubang masih membahayakan pengendara, pelajar, hingga para pekerja yang melintas setiap hari. Padahal, anggaran untuk mendukung pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur telah dialokasikan dalam APBD sehingga diharapkan segera direalisasikan demi keselamatan warga.
“Kami paham negara harus efisien. Tapi efisiensi yang benar itu memotong pemborosan, bukan memotong hak warga atas rasa aman dan jalan yang layak,” tegas Khadafi Abung, salah satu Pengurus PAC Pemuda Pancasila Kota Metro, Senin (29/6/2026).
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Metro tidak semestinya menjadikan efisiensi sebagai alasan untuk menunda penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan bagi kebutuhan mendasar masyarakat.
Khadafi menilai, menahan anggaran di tengah masih banyaknya lampu jalan padam dan jalan rusak bukanlah bentuk efisiensi, melainkan kelalaian terhadap pelayanan publik. Ia menegaskan, dalam situasi yang menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama, bukan terhambat oleh proses birokrasi yang berlarut-larut.
Selain mendesak percepatan realisasi anggaran, Khadafi juga meminta transparansi anggaran Pemkot Metro kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu membuka informasi mengenai perkembangan penggunaan anggaran untuk perbaikan PJU dan jalan rusak agar tidak menimbulkan prasangka di tengah publik.
“Kontrol sosial yang konstitusional. Kami mendesak Pemkot Metro untuk segera merealisasikan anggaran yang ada, agar kata efisiensi tidak menjadi tameng dari ketidakhadiran negara di tengah warga,” pungkasnya.
